
DOMPU ,NTB,lintasrakyat-ntb.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Kempo menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Dompu.
Dukungan tersebut disampaikan langsung Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin, S.H., dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang diselenggarakan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dompu di Aula Kantor Camat Kempo, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 Wita hingga 12.30 Wita tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi, sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman narkotika.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BNK Kabupaten Dompu Syirajudin, S.H., Asisten I Setda Dompu Ardiansyah, S.E., Sekretaris BNK Kabupaten Dompu H. Drs. Zulkifli, Plt. Kabag Hukum Andi Kersa, S.H., Camat Kempo, Kilo, Manggelewa dan Pekat, Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin, S.H., para Kepala Desa dari empat kecamatan, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun gerakan pencegahan narkotika hingga tingkat desa.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan dan pembukaan oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Kempo.
Dalam sambutannya, Sekcam Kempo menyampaikan rasa syukur karena Kecamatan Kempo dipilih sebagai lokasi sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 oleh BNK Dompu yang dipimpin Ketua BNK Kabupaten Dompu Syirajudin, S.H.
Perda Jadi Landasan Pencegahan
Ketua BNK Kabupaten Dompu Syirajudin, S.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2021 harus dipahami sebagai potensi dan konsistensi pemerintah dalam pencegahan narkotika di setiap wilayah di Kabupaten Dompu.
Ia menegaskan, persoalan narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi, kepala desa, masyarakat maupun camat, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama tanggung jawab masing-masing keluarga.
Menurutnya, sosialisasi ini harus melahirkan pemahaman, gagasan dan keberanian bersama untuk mengambil langkah nyata, karena tanpa langkah dan keberanian, upaya pencegahan tidak akan berjalan maksimal.
Syirajudin juga mengingatkan bahwa narkotika saat ini sudah masuk ke lingkungan pendidikan dan mempengaruhi masa depan anak-anak. Karena itu, ia mengajak seluruh keluarga dan masyarakat untuk memberikan pemahaman guna mencegah peredaran gelap narkotika.
Satgas Dibentuk Hingga Desa
Asisten I Setda Dompu Ardiansyah, S.E. dalam sambutannya menjelaskan bahwa Perda tersebut mengatur tentang kewenangan daerah yang terbatas, yakni hanya pada penanganan pencegahan peredaran gelap narkotika.
Ia mendorong agar seluruh daerah, baik kabupaten, kecamatan maupun desa, membentuk Satgas khusus dalam pencegahan peredaran narkotika.
Menurutnya, aparat pemerintah tentu akan didukung anggaran berkaitan dengan strategi pencegahan. Peningkatan peran Satgas tersebut melibatkan unsur kepolisian, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, karena untuk menindak suatu perkara hukum atau peristiwa hukum harus ada pihak aparat hukum atau penyidik yang bisa melakukan tindakan secara profesional.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala desa bersama tokoh-tokoh masyarakat agar dapat bekerja efektif dalam pencegahan, termasuk dalam mendapatkan informasi.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dengan kecamatan, pemerintah daerah serta aparat hukum untuk memberantas bersama-sama peredaran narkotika.
Kapolsek Kempo: Bentuk Satgas di Masing-Masing Desa
Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin, S.H. dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pihak kepolisian sangat mendukung adanya Peraturan Daerah serta pembentukan Satgas di masing-masing desa dalam rangka pencegahan peredaran barang narkotika.
Ia menyebut, untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pencegahan maupun mengatasi masalah narkotika, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah desa, kepolisian dan masyarakat.
Hasanudin juga menyinggung bahwa dalam narkotika terdapat banyak pasal yang mengatur, termasuk kaitannya dengan KUHAP baru di Pasal 609 tentang tindak pidana terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika.
Ia mendorong pelibatan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk tokoh wanita untuk berpartisipasi dalam pembentukan Satgas pencegahan. Menurutnya, peran tokoh wanita sangat penting dalam upaya pencegahan bersama terhadap peredaran barang narkotika.
Kapolsek menilai, narkoba merupakan bagian dari bisnis dan mencari keuntungan, artinya ada penjual dan ada pembeli. Salah satu bentuk pencegahan yang paling sederhana namun efektif adalah dengan tidak membeli barang tersebut, sehingga barang itu tidak akan laku.
“Bagaimana caranya kita terhindar dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya tidak usah dibeli, otomatis barang tersebut tidak akan laku, menurut saya ini salah satu pencegahan yang perlu kita pahami,” ujar Hasanudin.
Tanggapi Isu Tangkap Lepas Bandar Narkoba
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Kempo juga memberikan penjelasan mengenai isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan praktik tangkap lepas terhadap bandar narkoba.
Ia menjelaskan, pihak kepolisian akan melakukan upaya mengamankan tersangka. Namun ketika unsur pidananya belum terpenuhi, tersangka tersebut belum bisa ditahan. Kondisi inilah yang kemudian sering disebut oleh oknum sebagai tangkap lepas, padahal hal itu terjadi karena regulasi yang belum dipahami.
“Kita bekerja dengan aturan-aturan dan undang-undang yang sudah dibuat,” tegasnya.
Hasanudin berharap seluruh peserta dapat membaca dan mempelajari Perda Nomor 8 Tahun 2021 yang telah dibagikan. Ia menekankan bahwa tugas bersama adalah melakukan pencegahan, dan yang paling penting adalah penyebaran informasi atau pelaporan kepada pihak kepolisian.
Ia juga mendorong terbentuknya instansi wajib lapor untuk menerima pelaporan dari masyarakat yang telah terpapar, menjadi pengguna atau menjadi korban penyalahgunaan narkotika, agar mereka secara ikhlas dan sukarela melaporkan diri lalu diberikan rehabilitasi secara kesehatan.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga
Sementara itu, Plt. Kabag Hukum Andi Kersa, S.H. mengingatkan pentingnya pencegahan narkotika yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Ia mengajak orang tua untuk melakukan antisipasi, termasuk terhadap penggunaan telepon genggam (HP) oleh anak, karena orang tua tidak mengetahui apa yang dilakukan anak dengan HP-nya.
Menurutnya, tugas pencegahan ini bukan hanya pemerintah. Kesadaran dan kerja sama pemerintah serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba.
Setelah penyampaian materi dari para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 12.30 Wita dan berlangsung aman serta lancar.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan pembentukan Satgas pencegahan narkotika di masing-masing desa dapat segera terwujud dan diupayakan oleh pemerintah berbasis anggaran.
Antusiasme pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pencegahan narkotika diharapkan dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta bebas dari peredaran barang narkotika.
Sebab, melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman narkotika membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.(Bustanul LR)