Dompu NTB – lintasrakyat-ntb.com ~ Pemerintah Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, menyatakan kesiapan membangun Kantor Koperasi Desa (KOPDES). Rencana tersebut disampaikan dalam rapat pembangunan yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur pengamanan wilayah. Namun di balik optimisme yang disampaikan, publik menaruh perhatian pada sejauh mana kesiapan administratif, perencanaan teknis, dan transparansi anggaran benar-benar dipastikan.
Rapat yang digelar di Kantor Desa Doro Melo itu dihadiri Kepala Desa Doro Melo Supriadin alias Dade, jajaran staf desa, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Kasi Perencanaan. Forum ini menjadi panggung awal pengambilan keputusan strategis yang akan menentukan arah pembangunan KOPDES ke depan.
Kepala Desa Doro Melo, Supriadin alias Dade, dalam keterangannya kepada media menyebutkan bahwa pembangunan KOPDES akan segera direalisasikan. Ia menegaskan, persoalan lahan yang kerap menjadi hambatan utama pembangunan desa telah diselesaikan.
“Lahan pembangunan KOPDES sudah dibebaskan. Dalam waktu dekat, bangunan ini akan mulai kami bangun,” kata Supriadin.
Namun demikian, hingga rapat tersebut berlangsung, pemerintah desa masih berada pada tahap persiapan administrasi. Supriadin mengakui bahwa pihaknya masih akan mengajukan surat resmi ke instansi terkait guna menetapkan lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan KOPDES. Tahapan ini menjadi krusial, mengingat legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang kerap menjadi titik rawan sengketa di kemudian hari.
Di sisi lain, pemerintah desa menyebutkan bahwa aspek teknis lokasi telah dilakukan pengecekan awal. Kasi Perencanaan disebut telah turun langsung ke lapangan untuk menilai kelayakan lokasi.
“Lokasi sudah dicek oleh Kasi Perencanaan dan dinyatakan layak untuk dibangun KOPDES,” ujar Supriadin.
Meski demikian, belum ada penjelasan rinci kepada publik terkait hasil kajian teknis tersebut, termasuk aspek drainase, aksesibilitas, hingga estimasi kebutuhan anggaran pembangunan. Padahal, keterbukaan informasi menjadi elemen penting untuk memastikan pembangunan KOPDES benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target program.
Kehadiran Ketua BPD dalam rapat ini menjadi penting sebagai representasi fungsi pengawasan. BPD diharapkan tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga aktif memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan transparan dan sesuai dengan aspirasi warga.
Sementara itu, keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung. Namun, pengamanan sosial tidak akan cukup tanpa pengawasan publik yang kuat terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
KOPDES sendiri diproyeksikan sebagai tulang punggung ekonomi desa, pusat aktivitas usaha masyarakat, serta instrumen pengelolaan potensi lokal. Harapan itu tinggi, tetapi pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak bangunan desa berakhir menjadi monumen sepi akibat lemahnya perencanaan dan pengelolaan.
Kini, pembangunan KOPDES Doro Melo berada di persimpangan awal: antara harapan dan pembuktian. Publik menunggu langkah konkret pemerintah desa—mulai dari kejelasan legalitas lahan, transparansi anggaran, hingga kepastian waktu pelaksanaan.
Sebab bagi masyarakat, KOPDES bukan sekadar bangunan fisik, melainkan janji tentang masa depan ekonomi desa. Janji yang kelak akan diuji bukan oleh kata-kata dalam rapat, tetapi oleh kerja nyata dan keberanian membuka proses pembangunan kepada sorotan publik.( Om Jeks )
