Bima:-Lintasrakyat-ntb.com – Massa aksi yang tergabung dalam Sentral Gerakan Tani Bima kembali turun ke jalan. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat terkait kekecewaan terhadap distributor pupuk CV. Rahmawati dan Bupati Bima, pada hari Kamis 2/12/2021.
Di kutip dari media Haluannkri.com menjelaskan”Mubaddin Seykh selaku Ketua Umum Sentral Gerakan Tani Bima menyampaikan tuntutan penolakan terhadap kehadiran distributor tunggal CV. Rahmawati yang dinilai merugikan petani.
“Melambungnya harga obat pestisida, mafia pupuk dan obat-obatan pestisida serta mengabaikan dampak negatifnya terhadap meningkatnya jumlah utang petani yang tercatat di Bank BRI cabang setempat”, ujar mubaddin.
Senada, Koordinator Umum Aksi Jilid II, Mustafa Alwi mengatakan aksi 2 Desember di Bima menjadi aksi lanjutan Sentral Gerakan Tani Bima dari aksi di depan Bank BRI Cabang Woha setelah aksi pada 18 November 2021 lalu di depan kantor Bupati Bima, tidak menghasilkan langkah-langkah rill Pemerintah Daerah dalam menjawab kegentingan yang memaksa dari masalah yang sedang melanda para petani di Bima.
Kemudian, Koordinator Lapangan, Fadlu mengatakan, selain membawa tuntutan kepada Bupati untuk membatalkan kerjasama dengan CV. Rahmawati, Sentral Gerakan Tani Bima juga hadir sebagai bentuk evaluasi dua tahun masa jabatan Indah Damayanti Putri dan Dahlan.
“Banyaknya catatan merah terhadap pemerintahan IDP periode dua menjadi evaluasi penting yang harus terus dikawal, antara lain minimnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, lalai dalam mengemban amanat rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan negara, hingga penanganan COVID-19 yang dinilai masih buruk”, ucap koordinator lapangan.
Terik matahari masih memuncak, tetapi tidak memadamkan semangat perjuangan massa aksi dengan orasi terbuka menyuarakan kekecewaan pada Bupati. Penampilan kreatif berupa teatrikal dilakukan di depan kantor Bupati Bima oleh massa aksi Sentral Gerakan Tani Bima yang menggambarkan keadaan Bima dan karakter pemimpin daerah sekarang
Aksi teatrikal kali ini mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan seperti pedagang sekitar kantor Bupati Bima karena menggambarkan pemerintah daerah yang abai dan tidak mau mendengarkan suara rakyat, enggan menyeriusi tuntutan rakyat. Bupati Bima juga kerap meremehkan suara rakyat dengan jawaban yang sangat tidak jelas dan terkesan tidak memahami substansi persoalan yang dihadapi para petani yang berdemonstrasi. Warga sekitar pun turut bergabung untuk melakukan orasi bersama.
Dalam teatrikal yang dilakukan petugas massa aksi menggambarkan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati) sangat abai terhadap masalah yang dialami rakyatnya, tidak ada satupun perwakilan Bupati maupun DPRD yang menemui massa aksi pada hari ini. Meski demikian, usaha yang diupayakan tidak boleh surut. Perjuangan tetap harus konsisten dilanjutkan, karena perjuangan belum sampai tujuan. Api perjuangan tidak boleh padam.
Terdapat 5 tuntutan Sentral Gerakan Tani Bima terhadap Pemerintah Daerah Bima antara lain sebagai berikut:
1. Cabut izin CV. Rahmawati distributor pupuk
2. Mendesak Polres Bima segera tangkap mafia pestisida oplosan dan mafia pupuk subsidi pemerintah.
3. Meminta KP3 segera tertibkan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang merugikan petani kecil.
4. Meminta kepada Bupati Bima agar menjalankan Permendag no. 7 tahun 2020 Tentang Acuan Penetapan Harga Bawang Merah.
5. Mendesak Bupati Bima untuk segera tegakkan UU no. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.(sabdin)