Alor, NTT – lintasrakyat-ntb.com ~ Kontroversi dugaan hubungan di luar nikah yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Kabupaten Alor berinisial DMM kembali mencuat. Perempuan bernama Maria Mardalina Mutik (MM) menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA, guna membuktikan bahwa anak yang telah ia lahirkan merupakan hasil hubungan dengan DMM.
Pernyataan MM disampaikan menyusul pemberitaan media online Redaksidaerah pada 31 Mei 2025, di mana DMM disebut siap menjalani tes DNA. Namun dalam pernyataan tersebut, DMM juga mengaitkan isu ini dengan akun media sosial palsu dan menyebut masih menunda proses hukum.
Melalui kuasa hukumnya, MM menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mencemarkan nama baik, melainkan ingin menuntut kebenaran dan kejelasan status hukum serta moral atas nasib anak yang ia lahirkan. Ia mengaku telah berupaya secara damai, namun tidak mendapat respon yang proporsional dari pihak terduga.
“Klien kami siap menjalani tes DNA kapan pun, di hadapan lembaga medis dan hukum yang sah. Jika DMM memang merasa tidak bersalah, maka mari buktikan bersama secara ilmiah,” tegas kuasa hukum MM, Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, MM menyatakan bahwa bila DMM enggan secara sukarela melakukan tes DNA, pihaknya siap melayangkan pengaduan resmi kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, agar partai dapat mengambil langkah penegakan etika dan moral terhadap kadernya yang menjabat sebagai legislator dari Dapil Alor 3.
MM berharap persoalan ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, termasuk dalam hal tanggung jawab pribadi dan sosial.
“Kami tidak sedang mencari panggung, kami hanya menuntut keadilan untuk seorang anak yang lahir dari peristiwa ini. Tes DNA adalah solusi damai dan ilmiah yang paling beradab,” lanjut kuasa hukum MM.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak DMM, DPRD Kabupaten Alor, maupun pengurus Partai Gerindra setempat belum membuahkan hasil. Tim redaksi masih membuka ruang hak jawab untuk pihak-pihak terkait guna menjaga keseimbangan informasi.( agus )
