Lintas Rakyat- NTB. Mataram – Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski di tengah pandemi, evaluasi monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Namun tahun ini tak sama lagi seperti tahun sebelumnya, instrument penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.
Tahun ini monev KIP tak lagi diikuti oleh badan publik vertikal dan partai politik, namun diikuti oleh Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Desa se-Provinsi NTB.
Instrument penilaiannya pun sedikit berbeda, menyesuaikan dengan pandemi covid-19 dimana akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait covid-19 dan pelayanan yang menyesuaikan standar covid-19.
.
“Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Ummi Rohmi saat menerima audiensi KI NTB dalam rangka monev KIP di Ruang Tamu Wagub pada Kamis, 10/0920.
Sementara itu, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt selaku ketua komisioner KI NTB berharap agar tidak ada Badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif.
“Badan publik tahun ini cukup sampai informatif saja jangan ada yang tidak informatif, tidak partisifatif,” harapnya. (Kominfontik NTB)
