Dalam unggahan tersebut, terdapat ujaran yang diduga menghina dan menyebarkan kebencian terhadap sejumlah kepala desa, yang dianggap merusak kehormatan dan reputasi mereka.
“Kami merasa terganggu dan sangat keberatan dengan isi postingan tersebut, yang jelas mencemarkan nama baik beberapa kepala desa. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini ke Polres Dompu,” ungkap Supardin dengan tegas.
Sementara itu, kuasa hukum FKKD, Ilham Yahyu, S.H., dan Rosihan Gibran Silalahi, S.H., menegaskan komitmen mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak akan mundur dalam proses hukum ini. Kami akan memastikan kasus ini berjalan sesuai prosedur dan sampai ke meja hijau, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku,” ujar Rosi.
Pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Dompu, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini sedang dalam tahap penyelidikan. Polisi berjanji akan bekerja secara profesional dan sesuai hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini.
Penting untuk diingat, bahwa langkah hukum ini menjadi peringatan bagi para pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, agar tidak melanggar etika dan hukum yang berlaku.( LR-TIM )
