Lintasrakyat-ntb.com.Dompu,-Menindaklanjuti polemik lahan UTL di Blok Hodo, Kecamatan Pekat, Kapolsek Pekat dan Kapolsek Kempo turun bersama Pemda Dompu diwakili Sekda Dompu, Gatot Gunawan P. Putra, M.Kes., kawasan PT. UTL Blok Ho’do, Kamis (19/1/2023) sekira pukul 10.30 Wita.
Tak hanya ditinjau, Tim yang dipimpin Sekda Dompu itu juga menggelar Rapat Terbuka (Raka) membahas status lahan dan bentuk sikap terhadap lahan yang sempat dipersoalkan oleh Kelompok Tani Ternak Hodo dan Ndano Wou hingga terjadi unjuk rasa di Kantor DPRD Dompi (14/1) kemarin.
Tampak hadir pada agenda kali ini antara lain, Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu H. Albuhairum, M.Si, Kepala bagian Protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Dompu Ardiansyah, SE.
Hadir pula, Camat Kempo Drs. Budi R, Camat Pekat Nuraini, S. Pd., Kapolsek Kempo Iptu Zuharis SH, serta personil masing-masing Polsek Pekat dan Polsek Kempo.
Kapolsek Pekat, Ipda Muh. Sofyan Hidayat, S.Sos, saat dikonfirmasi menyebutkan, terkait hasil yang disepakati pada rapat terbuka berlangsung antara lain mengagendakan pertemuan lanjutan rencananya di kantor Bupati Dompu,
“Sementara lahan yang menjadi objek masalah diminta untuk tidak ada yang saling klaim sebagai hak milik,” ungkapnya.
Berikut beberapa isi penyampaian para pihak terkait, saat rapat terbuka berlangsung selama 2 (dua) jam penuh di Lokasi PT. Usaha Tani Lestari (UTL) Desa Soritatanga pagi jelang siang tadi.
*1. Sekda, Gatot Gunawan, M. Kes*
Kata gatot, kegiatan yang laksanakan saat ini untuk menindak lanjuti tuntutan dari massa aksi unjuk rasa oleh keluarga besar tani ternak Hodo dan Ndano Wou yang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Dompu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023.
“Kami berharap kepada para petani tebu dan jagung yang saat ini berada di lokasi PT. UTL blok hodo agar memberikan ruang atau jalan untuk ternak yang akan naik atau turun mencari makanan dan minum,” tutur Gatot.
*2. Camat Kempo, Drs. BUDI R*
Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Dompu oleh kelompok tani ternak.
“Tuntutan mereka adalah meminta kepada tani tebu agar membuka jalan bagi ternak yang akan turun minum,” jelas Budi.
Lanjutnya, permasalahan yang muncul saat ini adalah terkait dengan pemagaran jalan yang akan dilalui oleh ternak untuk turun dan naik.
“Harapan pemerintah daerah saat ini yakni agar petani tebu membuka jalan bagi ternak yang akan turun dan naik,” tandas Budi.
*3. Ketua Poktan, Sukardin*
Dalam tanggapannya Sukardin menyebutkan, “bahwa sebelumnya kami telah membuka jalan untuk ternak yang akan turun atau naik namun para kelompok tani ternak maunya terima beres dan tidak mau membantu kami membuat atau memasang pagar.
“Kami selaku petani disini tidak keberatan dan siap membuka jalan untuk ternak,” sambungnya.
Pihaknya juga berkomitmen siap jika lahan yang dikuasainya digunakan sebagai jalan untuk ternak agar petani ternak dan tani tebu sama-sama jalan.
*4. Kapolsek Pekat Iptu Muh. Sofyan Hidayat, S.Sos*
Dikemukakannya, bahwa sebelumnya pernah terjadi benturan antara petani ternak dan petani tebu dan jagung yang disebabkan karena lahan.
“Tempat ini merupakan kawasan milik negara yang diberikan izin kepada PT. UTL untuk mengelola,” papar Kapolsek biasa disapa Phian ini.
Lebih lanjut, Phian mengaku bahwa UTL pada tahun 2015/2016 memang pernah memberikan izin garap kepada masyarakat namun itu hanya dua tahun saja.
“Masyarakat tidak boleh mengklaim bahwa lahan ini adalah milik masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, tutup Phian, pihak kepolisian berharap kepada para petani tebu/jagung dan petani ternak agar membantu kami menjaga situasi tetap aman dan kondusif.(Bustanul Arifin)
