Dompu,NTB,lintasrakyat-ntb.com – Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Dompu menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 29 Juni 2026, dengan titik aksi di Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kantor Bupati Dompu. Aksi yang dimulai pukul 07.00 WITA tersebut mengangkat berbagai isu nasional dan daerah yang dinilai mendesak untuk segera mendapat perhatian pemerintah.
Isu utama yang diusung dalam aksi tersebut adalah desakan kepada DPRD Kabupaten Dompu untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dinilai penting sebagai langkah memperbaiki tata kelola program agar pelaksanaannya benar-benar efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki tujuan yang baik, namun keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari niatnya, melainkan dari kualitas tata kelolanya. Karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari berbagai potensi penyimpangan,” ujar Amin Rais, Ketua PC IMM Dompu.
Menurut Amin, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh hanya dibebankan kepada satu institusi. Seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan, mulai dari Pemerintah Kabupaten Dompu, DPRD, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat sipil, sehingga pengawasan berjalan secara terbuka dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Ia juga mendesak DPR RI bersama pemerintah pusat agar memastikan pelaksanaan Program MBG tidak mengganggu stabilitas sektor-sektor strategis lainnya, khususnya pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, keberhasilan suatu program nasional harus tetap menjaga keseimbangan pembangunan pada sektor pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Apabila rekomendasi perbaikan tata kelola tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka kami mendukung keberlanjutan Program MBG di Kabupaten Dompu. Dukungan kami didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik. Setiap program pemerintah yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata tentu layak untuk didukung bersama,” tegas Amin.
Sementara itu, Ketua EK LMND Dompu, Abi, menekankan bahwa pemerintah harus memastikan manfaat ekonomi dari Program MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal, bukan hanya menjadi klaim di atas kertas.
“Narasi mengenai multiplier effect tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemerintah harus memastikan seluruh OPD teknis dilibatkan secara maksimal. Dinas Pertanian harus memastikan bahan pangan berasal dari hasil petani Dompu, sektor peternakan melibatkan peternak lokal, demikian pula sektor perikanan dan pelaku UMKM. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat serta memperkuat kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” ujar Abi.
Di tingkat nasional, Ketua PMII Dompu, Faisal, menegaskan bahwa Cipayung Plus juga membawa sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional.
“Kami menolak kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi karena berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kami juga menolak Dwifungsi TNI serta Revisi Undang-Undang Polri apabila berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil dan ruang demokrasi. Selain itu, kami mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara,” kata Faisal.
Senada dengan itu, Ketua HMI MPO Cabang Dompu Raya, Ilham, menyoroti berbagai persoalan daerah yang dinilai semakin mendesak untuk diselesaikan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum agar semakin serius memberantas peredaran narkotika dan memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah harus mampu menstabilkan harga LPG 3 kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dan penertiban aset daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Cipayung Plus Kabupaten Dompu juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas dan profesional. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan ataupun anggaran negara harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
aksi yang digelar pada Senin, 29 Juni 2026, Cipayung Plus Kabupaten Dompu berharap seluruh tuntutan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aksi tersebut ditegaskan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Sebagai informasi, aksi dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2026, mulai pukul 07.00 WITA dengan titik aksi di Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kantor Bupati Dompu, dan Polres Dompu. Aksi diikuti oleh elemen Cipayung Plus Kabupaten Dompu dengan membawa atribut organisasi masing-masing serta menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup isu nasional dan isu strategis daerah. ( Bustanul LR)
