Dompu,NTB – lintasrakyat-ntb.com ~ Dugaan manipulasi data dalam seleksi guru honorer jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Temuan investigasi Lintasrakyat-ntb.com ~ mengungkap adanya guru “siluman” yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), meski tidak pernah aktif mengajar.
Informasi ini pertama kali disampaikan oleh seorang guru berinisial RW kepada redaksi melalui sambungan telepon. RW menuturkan bahwa sejumlah nama yang lolos seleksi PPPK patut dicurigai, karena mereka tidak memiliki riwayat mengajar. Dugaan kuat, praktik ini tidak terlepas dari peran oknum kepala sekolah, operator sekolah, hingga pihak tertentu di tingkat kabupaten.
Kejanggalan paling mencolok ditemukan di SDN 34 Dompu. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah murid di sekolah tersebut hanya sekitar 28 orang, sementara guru yang tercatat mencapai 34 orang, belum termasuk tenaga PNS. Perbandingan yang jomplang ini menimbulkan tanda tanya besar dan memperkuat dugaan adanya manipulasi dalam sistem rekrutmen.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifa’id, M.Pd., saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD untuk melakukan audit. Jika terbukti menyalahi aturan, perekrutan guru paruh waktu itu akan langsung dibatalkan,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun, juga melontarkan kritik keras dan menuding ada indikasi praktik jual beli Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Kalau sistem ini dibiarkan, kambing pun bisa didaftarkan jadi guru. Kami akan turun langsung mengecek sekolah-sekolah yang terindikasi punya guru siluman,” ungkapnya dalam sebuah orasi di Rumah Aspirasi.
Fenomena guru siluman ini mencerminkan rapuhnya integritas dalam sistem rekrutmen tenaga honorer. Dapodik, yang semestinya menjadi basis data valid, justru rawan disalahgunakan. Bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di kelas, kondisi ini menjadi pukulan berat karena peluang mereka direbut oleh pihak yang tidak berhak.
Isu serupa pernah mencuat di daerah lain, menunjukkan bahwa kasus Dompu bukanlah kejadian tunggal. Karena itu, publik mendesak agar ada audit menyeluruh dan langkah hukum tegas guna mengembalikan kepercayaan terhadap dunia pendidikan.
Skandal dugaan guru siluman di SDN 34 Dompu memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat atas sistem pendidikan, terutama pada proses rekrutmen PPPK. Masyarakat kini menanti langkah tegas pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi ini.
Seluruh informasi dalam laporan ini berdasarkan hasil investigasi redaksi dan konfirmasi langsung kepada narasumber. Dugaan yang diberitakan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Redaksi Lintasrakyat-ntb.com terbuka menerima klarifikasi atau hak jawab dari pihak-pihak yang disebut dalam berita ini, sesuai dengan Undang-Undang Pers. ( Andi CS )
